Bupati Nunukan Laura Menyerahkan 4 SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Nunukan

Bupati Hj. Asmin Laura
Foto Bersama Bupati Nunukan Laura didampingi Ketua DPRD Kab. Nunukan, Sekkab Nunukan, Masyarakat Hukum Adat Nunukan, OPD terkait, dan Pihak Keamanan.

Terkini.id, Nunukan – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura menyerahkan Surat Keputusan Bupati kepada Masyarakat Hukum Adat Tidung, Pagun Pelaju, Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon, Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Nansiung Nangkoyob, dan Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Obolon Tompokon.

Penyerahan dilakukan di Kantor Bupati Nunukan, Rabu (4/3/20) dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj Rahma Leppa, Kepala BPN Kabupaten Nunukan, Sekkab Nunukan, Jajaran OPD terkait, dan sejumlah Masyarakat Hukuam Adat Dayak dan Tidung Kabupaten Nunukan.

Sekretaris Perkumpulan Lintas Hijau Kaltara Niko Ruru, dalam pengantar profil Masyarakat Hukum Adat mengatakan acara ini sangat monumental. Pasalnya, di Kalimantan Utara, baru Kabupaten Nunukan yang melaksanakan dan langsung 4 Surat Keputusan Masyarakat Hukum Adat.

Perkumpulan Lintas Hijau sejak tahun 2016 berkolaborasi dengan Pemprov dan Pemda maupun Pemerintah Pusat untuk bersama mendorong kebijakan dan praktik di sektor tata kelola hutan dan lahan. Untuk di wilayah Kabupaten Nunukan, ada 4 pencapaian yang sudah dilakukan bersama Pemda.

Keempat capaian itu adalah; Pertama, peninjauan kembali RT/RW Kabupaten Nunukan.

Kedua, keterbukaan informasi. Ketiga, penerbitan Peraturan Bupati terkait kebijakan transsfer anggaran sebagai revisi dari Peraturan Bupati terkait alokasi dana desa.

Keempat, Pemda bersama DPRD telah menerbitkan Perda tentang Masyarakat Hukum Adat, yang kemudian kita tindaklanjuti detailnya di masyarakat hukum adat masing-masing.

“Enam yang kita usulkan, setelah melalui proses verifikasi dan validasi, dan hasilnya adalah 4 MHA,” kata Niko Ruru.

Pentingnya memberikan pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat, karena ada 12 regulasi termasuk yang diamanatkan konstitusi Pasal 18B yang menjadi landasan pengakuan keberadaan MHA.

Sebab, yang terjadi selama ini, di dalam wilayah yang mendapatkan pengakuan, baik di Kecamatan Lumbis, Sembakung, Lumbis Ogong, dan Tulin Onsoi ada sekitar 20 perkebunan yang luasnya 172.255 ha.

Ada juga 16 izin usaha pertambangan batubara, 1 IUP khusus PKP2B, dan 1 izin pertambangan emas. Selain itu ada izin pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman dan hutan alam dengan luas 145.840 ha.

“Kita bisa bayangkan dengan luas seperti ini ada masyarakat adat di dalamnya dan yang terjadi adalah konflik, karena selama ini misalnya karena mereka belum mendapatkan pengakuan, negara menerbitkan izin hanya berdasarkan pada peraturan yang ada bahwa di dalam tata ruang tidak ada yang namanya masyarakat hukum adat.

Sehingga yang terjadi adalah konflik tenurial masyarakat hukum adat dengan perusahaan,” tuturnya.

Pada tahun 2017 ada 4 masyarakat adat yang dilaporkan ke Polisi dalam kasus penyerobotan lahan. Padahal MHA lahir, besar dan hidup di wilayah tersebut.

“Ini yang sedang kami lakukan yaitu mendorong penyelesaian konflik, salah satu yg kami lakukan dari The Asia Foundation, mendampingi masyarakat yang ada di desa Tujung Kecamatan Sembakung. Kami melibatkan beberapa mitra Tab termasuk IMN yang kemudian dari hasil mediasi tersebut menghasilkan MoU antara masyarakat adat dengan perusahaan,” urainya.

Kemudian Perda perlindungan MHA terbit tahun 2018. “Meskipun demikian pekerjaan kita ke depan masih banyak, karena masih ada sekitar dua ratusan lebih MHA,” katanya.

SK Menteri Lingkungan Hidup ini nanti, masyarakat akan mengusulkan Hutan Adat yang mana perlu mendapatkan pengakuan dari Menteri. Kata dia, pengakuan ini harus diberikan agar ada kepastian terkait wilayah sebenarnya masyarakat hukum adat.

Selain itu juga memperkuat akses terhadap tanah dan kekayaan alam, karena selama ini masyarakat adat berusaha di hutan itu ditangkapi apalagi masuk di area perusahaan.

“Bagaimana kita mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada MHA bukan hanya menguntungkan perusahaan. Masyarakat Hukum Adat memiliki kearifan lokal, itulah seharusnya basis yang kita gunakan dalam penyelesaian konflik, kelembagaan adat menjadi lebih baik dan bisa terlibat dalam proses pembangunan dan tentu dengan tetap menghargai hak-hak masyarakat hukum adat,” pungkas Niko.

Sementara Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura mengatakan, sebagai komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan terhadap keberadaan masyarakat adat serta mendengar aspirasi masyarakat dan regulasi yang telah ditetapkan dalam Permendagri No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka ditetapkan Surat Keputusan Bupati untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

“Hal ini penting dilakukan sebagai jaminan kepada masyarakat untuk memanfaatkan alamnya sebagai sumber kehidupan dan upaya untuk memproteksi kepentingan masyarakat dari kepentingan korporasi. Harapan kami sebagai Pemerintah Daerah agar kiranya masyarakat hukum adat yang telah menerima SK ini dapat memanfaatkannya dengan baik dan memperlakukan alam dan lingkungan dengan lebih arif dan bijaksana, kualitas hidup masyarakat semakin baik dan kesejahteraan dapat semakin meningkat,” urai Laura.

Kedepan sambung Laura, dengan diterimanya SK ini, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut sehingga maksud dan tujuan diterbitkan SK ini dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Misalnya dilakukan pendampingan dan peningkatan kualitas SDM sehingga manajamen pengelolaan wilayah adat dapat berkualitas.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang ikut mendampingi selama ini sampai diterbitkannya SK ini. Kiranya langkah yang ditempuh tidak berhenti sampai di sini saja, namun lebih intensif lagi, khususnya pendampingan langsung terhadap masyarakat hukum adat, sehingga kearifan lokal MHA dapat terarah dan tertata dengan baik,” jelas Laura.

Menurut Laura, masyarakat hukum adat diinisiasi oleh lembaga Perkumpulan Lintas Hijau (PLH), maka dia menitipkan masyarakat hukum adat agar dibina dan diberdayakan sebaik mungkin.

“Jangan sampai terjadi isu-isu yang tidak baik di daerah Kabupaten Nunukan. Bagi masyarakat hukum adat yang sudah kita percayakan jangan sampai disalahgunakan SK ini ke hal-hal yang kurang baik,” harap Laura.

Laura juga meminta 4 desa yang sudah diberikan SK bisa difungsikan demi kesejahteraan dan kualitas masyarakat hukum adat khususnya di Kabupaten Nunukan.

Jahari sebagai salah satu masyarakat hukum adat, mengapresiasi dan berterimakasih kepada Bupati Laura dan Pemkab Nunukan yang telah menerbitkan SK pengakuan hukum masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Nunukan. (FBI/*)

Konten Bersponsor

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar